Produk Hukum Pajak Daerah Kab. Bekasi
×
Formulir Layanan PBB
×
Persyaratan Pengajuan BPHTB
×
  1. Scan KTP untuk Pemohon orang pribadi;
  2. Scan NPWP untuk Pemohon Badan Hukum
  3. Scan Surat Kuasa dari Pemohon (jika dikuasakan), Surat Tugas dari Notaris/PPAT/PPATS/Developer;
  4. Scan SPPT PBB-P2;
  5. Scan Print out tidak memiliki tunggakan PBB.
b) PERSYARATAN LAINNYA SESUAI PEROLEHAN HAK :
  1. Scan Draft Akta Jual Beli;
  2. Scan Bukti Transaksi/ Surat Pesanan Rumah (SPR)/ SP3K/ Perjanjian Kredit;
  3. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  4. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dikecualikan untuk peralihan waris dan hibah.
  1. Scan PPJB;
  2. Scan Bukti Transaksi/ Surat Pesanan Rumah (SPR)/ SP3K/ Perjanjian Kredit;
  3. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  4. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dikecualikan untuk peralihan waris dan hibah.
  1. Scan Surat Keterangan Tukar Menukum/Draft Akta Tukar Menukar atau dokumen lain yang dipersamakan;
  2. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  3. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dikecualikan untuk peralihan waris dan hibah.
  1. Scan Surat Keterangan Hibah
  2. Scan Draft Akta Hibah ;
  3. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  4. Scan Surat Keterangan Tidak Sengketa dari pejabat yang berwenang.
  1. Scan Surat Keterangan Hibah Wasiat;
  2. Scan Draft Akta Hibah Wasiat;
  3. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  4. Scan Surat Keterangan Tidak Sengketa dari pejabat yang berwenang.
  1. Scan Akta Waris/Surat Keterangan Waris/Surat Putusan Hakim Pengadilan (dalam hal transaksi waris)
  2. Scan Akta Surat Kematian;
  3. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  4. Scan Surat Keterangan Tidak Sengketa dari pejabat yang berwenang.
  1. Scan Surat Keterangan Pemasukan dalam perseroan atau Badan Hukum lain atau dokumen lain yang dipersamakan;
  2. Draft Akta Pemasukan dalam perseroan atau Badan Hukum lain;
  3. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  4. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dikecualikan untuk peralihan waris dan hibah.
  1. Scan Draft Akta Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  2. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  3. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dikecualikan untuk peralihan waris dan hibah;
  4. Scan Surat Keterangan Tidak Sengketa dari pejabat yang berwenang.
  1. Scan Salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
  2. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  3. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dikecualikan untuk peralihan waris dan hibah.
  1. Scan Surat Keterangan Penggabungan Usaha atau dokumen lain yang dipersamakan atau Draft Akta Penggabungan Usaha;
  2. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  3. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dikecualikan untuk peralihan waris dan hibah.
  1. Scan Surat Keterangan Peleburan Usaha atau dokumen lain yang dipersamakan atau Draft Akta Peleburan Usaha;
  2. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  3. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dikecualikan untuk peralihan waris dan hibah.
  1. Scan Surat Keterangan Pemekaran Usaha atau dokumen lain yang dipersamakan atau Draft Akta Pemekaran Usaha;
  2. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  3. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dikecualikan untuk peralihan waris dan hibah.
  1. Scan Surat Keterangan Pemenang atau dokumen lain yang dipersamakan atau Draft Akta Hadiah;
  2. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  3. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
  1. Scan Surat Penunjukan Pemenang Lelang/Kwitansi Lelang;
  2. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  3. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
  1. Scan surat pelepasan hak;
  2. Scan SK Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.;
  3. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  4. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dikecualikan untuk peralihan waris dan hibah.
  1. Scan SK pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
  2. Scan Sertifikat/Bukti kepemilikan lainnya yang sah;
  3. Scan Validasi PPh Final dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dikecualikan untuk peralihan waris dan hibah.
Formulir Pendaftaran Pajak Daerah Lainnya
×
 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH :

PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG KEWENANGAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
Kedudukan Badan Pendapatan Daerah :
  1. Badan Merupakan Unsur Pelaksana Daerah di Bidang Pendapatan Daerah.
  2. Badan dipimpin Oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas Badan Pendapatan Daerah, melaksanakan Kewenangan Bidang Pendapatan Daerah.
Fungsi Badan Pendapatan Daerah :
  1. Perencanaan Operasional Kegiatan di Bidang Pendapatan Daerah;
  2. Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pendapatan Daerah; Dan
  3. Pengendalian dan Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pendapatan Daerah.
   

FUNGSI :

Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan :
  1. Perencanaan Operasional Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
  2. Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan; dan
  3. Pengendalian dan Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan.
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah :
  1. Perencanaan Operasional Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah;
  2. Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah; dan
  3. Pengendalian dan Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah.
Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah :
  1. Perencanaan Operasional Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
  2. Penyelenggaraan Kegiatan Penagihan, Keberatan, Peningkatan, Pemeriksaan; dan
  3. Pengendalian dan Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
 
Selamat Datang di Aplikasi Bang Badil (Bangga Bapenda Digital)